Kementan Segera Penuhi Janji Selesaikan Revisi Permentan Terkait Perunggasan

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan kembali komitmennya untuk mengatur unggas nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan unggas. Satu hal yang dilakukan adalah review dari Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang pasokan, distribusi dan monitoring dan konsumsi telur ayam broiler. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal PKH, I Ketut Diarmita di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2019.

“Departemen Pertanian terus mematangkan substansi untuk dapat mengatasi masalah di lapangan. Sudah 3 pertemuan diskusi ini dilakukan untuk meningkatkan proyek ini, “kata Ketut.

Lebih lanjut Ketut mengatakan bahwa sekarang prosesnya hampir selesai, dengan rencana implementasi untuk audiensi publik yang akan diselenggarakan Senin, Oktober 7, 2019 oleh partisipasi para ahli dan pemangku kepentingan. Dengar pendapat diperlukan untuk pencapaian aspek formal dan material sesuai dengan aturan pelaksanaan undang-undang dan peraturan tersebut diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan undang-undang dan peraturan aplikasi.

Menurut dia, setelah audiensi publik dan mempertimbangkan dikerjalan GI secara paralel, draft yang disiapkan untuk tanda tangan dari Menteri Pertanian. Proses selanjutnya adalah proses harmonisasi dan diberlakukannya Direktorat Jenderal legislasi Kemenkumham.

“Proses ini seharusnya selesai dalam beberapa hari jika tidak ada perubahan mendasar selama sidang umum dan review dari GI. Jadi Permentan akan selesai sesuai jadwal, “Ketut Tegas.

Menurut Ketut, substansi revisi Peraturan 32/2017 termasuk peningkatan Stock sistem distribusi Parent (PS) dan terakhir saham (FS) unggas broiler Slaughterhouse (dari RPHU) dan fasilitas rantai dingin. “Untuk peternak besar induk (GPS) kita dituntut untuk memberikan PS setidaknya 25% dari produksi untuk PS peternak tidak termasuk anak perusahaan, sementara PS peternak, kita dituntut untuk memberikan FS setidaknya 75% produksi untuk penulis budaya dan mitra yang tidak memiliki afiliasi dengan peternak PS “kata Ketut.

Terkait RPHU , Ketut mengatakan bahwa pelaku usaha wajib memiliki panggangan di RPHU memenuhi syarat. Lebih Ketut juga mengatakan bahwa peternakan perusahaan RPHU dengan kapasitas 100% (seratus persen) dari rumah produksi, yang harus dipenuhi secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu lima (5) tahun. “Pada tahun pertama kami memesan setidaknya 30% dari produksi, dan terus meningkat sampai maksimum kami meminta untuk tahun kelima mungkin sudah pada 100% dari produksi,” tambahnya.

instalasi pendingin khusus ketentuan yang berkaitan membutuhkan fasilitas dari rantai dingin yang didedikasikan untuk kapasitas produksi yang diperlukan dan setidaknya 15% dari total pengurangan dalam bingkai RPHU penyangga ditujukan untuk (buffer stock).