Cegah Kekeringan, Kementan Benahi Sistem Pengairan

Zehrabilgisayar.net – Salah satu penyebab kekeringan lahan pertanian karena adanya sistem pengairan yang terhambat. Pemerintah segera bergerak cepat untuk membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air.

Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy mengklaim bahwa infrastruktur yang telah dibangun ini bisa mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. “Kami juga bekerja sama dengan PUPR untuk memetakan potensi permasalahan di sejumlah daerah dan menyiapkan solusi berupa ‘penggelontoran’ air dari bendungan,” ujar Sarwo, Rabu (26/6),

Menurut Sarwo, Petani yang mengalami kerugian karena kekeringan bisa menggunakan fasilitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Fasilitas ini memungkinkan petani mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kekeringan atau banjir. Untuk AUTP, Petani cukup membayar premi Rp 36 ribu / hektare per musim. Tarif premi tersebut bisa mendapatkan ganti rugi hingga Rp 6 juta/hektare.

Perihal kekeringan ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau semua pihak untuk mewaspadai potensi kekeringan karena musim kemarau. Berdasarkan pemantauan MMKG, sebanyak 35% wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau.

– Salah satu penyebab kekeringan lahan pertanian karena adanya sistem pengairan yang terhambat. Pemerintah segera bergerak cepat untuk membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air.

Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy mengklaim bahwa infrastruktur yang telah dibangun ini bisa mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. “Kami juga bekerja sama dengan PUPR untuk memetakan potensi permasalahan di sejumlah daerah dan menyiapkan solusi berupa ‘penggelontoran’ air dari bendungan,” ujar Sarwo, Rabu (26/6),

Menurut Sarwo, Petani yang mengalami kerugian karena kekeringan bisa menggunakan fasilitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Fasilitas ini memungkinkan petani mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kekeringan atau banjir. Untuk AUTP, Petani cukup membayar premi Rp 36 ribu / hektare per musim. Tarif premi tersebut bisa mendapatkan ganti rugi hingga Rp 6 juta/hektare.

Perihal kekeringan ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau semua pihak untuk mewaspadai potensi kekeringan karena musim kemarau. Berdasarkan pemantauan MMKG, sebanyak 35% wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau.