Petani RI Gugat PTTEP Rp 1,9 T Terkait Tumpahan Minyak Montara

Zehrabilgisayar.net – Seluruh petani rumput laut Indonesia mengajukan gugatan ganti rugi senilai lebih dari USD 137 Juta atau setara dengan Rp 1,9 triliun (kurs Rp 14.335 per dolar AS) kepada PTT Explorotaion and Production Thailand. Perusahaan tersebut dianggap bertanggung jawab penuh atas tumpahnya minyak Montara yang diduga sudah mencemari lautan Indonesia di tahun 2009 lalu.

Gugatan tersebut sudah disidangkan pada Senin (17/06). Gugatan yang dikalim mewakli sebanyak 15 ribu petani rumput lait tersebut diajukan sebagai ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang telah mereka derita ketika tumpahan minyak perusahaan tersebut.

Pada gugatan tersebut, petani rumput laut mengklaim tumpahan miyak dari operasi PTT Exploration and Production Thailand sudah mengakibatkan mata pencaharian mereka terhambat sedari Agustus 2009.

“Sudah selama 10 tahun ini kami hidup dalam bencana lingkungan dikarenakan tumpahan minyak Montara dan perusahaan minyak harus bertanggung jawab dan orang tuanya yang kaya Thailand terus menyangkal atas dampak buruk yang ditumpahkan miyak mereka selama berbulan – bulan pada seluruh petani rumput laut Indonesia,” ucap Pengacara petani Indonesia di Maurice Blackburn.

Ia menyampaikan lebih dari 30 saksi dari Indonesia, termasuk juga petani rumput laut dan tumpahan minyak, ahli kimia serta lingkungan akan dihadirkan untuk memberikan kesaksian dan bukti pada persiangan 10 minggu yang akan digelarkan di Sydney, ucap Maurice Blackburn.

PTTEP Australia menolak unt uk mengomentari kasus yang telah dituduhkan kepada mereka dengan dalih sudah di bawa ke ranah pengadilan Australia. Anjungan minyak di lapangan Montara punya PTTEP meledak di lepas landas kontinen Australia pada 21 Agustus 2009.

Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Montara yang dibentuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pernah mengatakan kerugian yang ditimbulkan oleh masalah tersebut sudah mencapao Rp 22 triliun.

Ketua Satuan TUgas Montara Purbaya Yudhi Sadhewa menyampaikan beberapa waktu lalu pemerintah telah meminta itikad baik dari perusahaan untuk segera menyelesaikan gati rugi mereka ke Indonesia. Namun, upaya tersebut juga harus sia – sia.

DIakrenakan, perusahaan hanya ingin memberikan ganti rugi sebesar USD 5 juta saja. Besaran gati rugi tersebut akhirnya ditolak Indonesia.

Atas dasar itulah, pemerintah berencana untuk membawa masalah tersebut langsung ke jalur hukum.