Pemerintah Cari Cara Agar PPN Pertanian Tak Beratkan Petani Hasil Bumi

zehrabilgisayar.netMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini menggelar rapat koordinasi terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil pertanian.

Hal ini berawal dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan sejumlah pasal pada PP nomor 31 tahun 2007 yang menetapkan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Salah satu hasil perkebunan yang batal dibebaskan PPN yaitu kelapa sawit.

Dia menyebutkan putusan MA tersebut hanya menguntungkan bagi petani tandan buah segar. Sebab mereka bisa melakukan restitusi pajak masukan. Sementara itu, bagi petani lain yang tidak diolah dalam bentuk biji atau dalam bentuk segar, putusan tersebut memberatkan. Hal inilah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

“Buat petani tandan buah segar tuh bagus, tapi buat yang lain, karena dia dikelompokkan semuanya dalam satu kelompok di aturan yang lain itu membuat susah. Nah itu yang sedang kita cari jalannya,” individualized structure dia di kantornya, Jumat (28/12).

Namun, Darmin enggan membeberkan alternatif apa saja yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dia mengaku masih harus melakukan banyak pembahasan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

“Itu masih ada yang harus dibicarakan dengan Menkumham. Itu kan jadi dulu tuh kasusnya kan, awalnya ada keberatan dari petani penjual tandan buah segar, awalnya gitu. Dia dikenakan PPN, kemudian ada keputusan MA,” ujarnya.

Menko Damrin menjelaskan, bukan berarti para petani tersebut nantinya akan dikecualikan dari PPN. Dia menyatakan pemerintah saat ini masih mengumpulkan beberapa alternatif terbaik yang dapat menjadi solusi permasalahan tersebut.

“Ini masih ada pilihan sebenarnya, jadi saya belum berani menjelaskannya, tapi kita mau mencari cara supaya membantu petani-petani penghasil hasil bumi itu supaya mereka lebih ringan sampai dengan di pabrikan itu. Mereka tidak terlalu berat dan tidak didorong ke petani akhirnya PPN itu,” ujarnya.

Menko Darmin menjelaskan dengan dibebankannya PPN kepada produsen atau pabrikan, maka ada biaya yang dibebankan oleh produsen kepada petani dengan harga yang lebih tinggi untuk menutup pajak yang mereka tanggung.

“Jadi prinsipnya itu karena petani itu akhirnya di keputusan MA itu bukan menjadi terkena pajak, kemudian pedagang perantara itu dia tidak punya pajak masukan di PPN nya. Ada pajak keluaran gak ada pajak masukan, jadi tinggi dia bayar. Karena tinggi dia bayar, dia bebankan lagi ke petani semuanya. Kita mau cari caranya supaya tidak terjadi begitu, masih ada alternatif, saya belum bisa jelaskan,” tutupnya.